Tupoksi

PENGUKUHAN PAMONG PRAJA MUDA OLEH BAPAK MENTERI DALAM NEGERI RI

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lembaga Pengabdian Masyarakat Institut Pemerintahan Dalam Negeri berpedoman pada: (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri; (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 43 Tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri; dan (3) Pasal 212 pada Peraturan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 2019 tentang  tentang Uraian Tugas dan Tata Kerja Satuan Kerja di Lingkungan Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Lembaga Pengabdian Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan kegiatan pengabdian masyarakat. Lembaga Pengabdian Masyarakat mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

  1. menyelenggarakan pengabdian masyarakat perdesaan, perkotaan, tertinggal dan terluar serta bidang lainnya;
  2. merumuskan sasaran dan program pengabdian masyarakat;
  3. memadukan penyusunan rencana dan anggaran pengabdian masyarakat dari Kepala Pusat di lingkungan Lembaga Pengabdian Masyarakat;
  4. membina, mengarahkan dan memberikan pertimbangan dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat;
  5. mengoordinasikan pelaksanaan pengabdian masyarakat dengan fakultas, program pascasarjana dan program profesi;
  6. mengevaluasi pelaksanaan pengabdian masyarakat yang diselenggarakan oleh pusat pengabdian, fakultas, program pascasarjana dan program profesi;
  7. melaksanakan perjanjian kerja sama dengan Pihak Ketiga (pemerintah, pemerintah daerah, perguruan tinggi lain dan pihak swasta) terkait pengabdian masyarakat dengan berkoodinasi dengan Bagian Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat;
  8. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan/atau Wakil Rektor Bidang Kerjasama; dan
  9. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Sebagai lembaga pendidikan tinggi kedinasan dilingkungan Kementerian Dalam Negeri, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) tidak luput dari mengemban amanah Tri Dharma Perguruan Tinggi. Posisi IPDN semakin strategis bila dilihat dari hasil didiknya, yaitu menyiapkan kader-kader Kepamongprajaan yang melaksanakan pemerintahan mulai dari pemerintahan terendah sampai ke pusat. Karena itu IPDN dituntut untuk berperan dalam pengabdian kepada masyarakat, melalui program-program yang direncanakan dan dilaksanakan guna menyelaraskan konsep-konsep pendidikan Kepamongprajaan pendidikan kedinasan dengan praktek-praktek pemerintahan, kemasyarakatan, pembangunan dan pelayanan di lapangan, sebagai bahan untuk mereview kebutuhan kurikulum pendidikan kepamongprajaan agar selalu up to date dengan dinamika masyarakat.

Sejalan dengan itu, Lembaga Pengabdian Masyarakat merupakan unsur pelaksana akademik IPDN, dipimpin oleh Kepala Lembaga yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Rektor melalui Pembantu Rektor Bidang  Akademik, mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Peraturan Rektor IPDN Nomor : 9 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas dan Tata Kerja Satuan Kerja di Lingkungan IPDN, yaitu melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pemerintahan bagi kepentingan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dengan melibatkan Dosen, Praja, Mahasiswa dan Tenaga Fungsional maupun tenaga kependidikan lainnya baik secara perorangan maupun kelompok yang dikoordinir oleh Lembaga Pengabdian Masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan untuk memberikan kontribusi penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan daerah, pengembangan wilayah dan pemberdayaan masyarakat melalui kerjasama dengan institusi lain.